Medan, PRESISI-NEWS.com
Anggota Fraksi Gerindra DPR RI, H. R. M. Syafi’i, S.H., M.Hum menyatakan bahwa penomena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Sudah terjadi selama hukum ada di Indonesia. Selalu begitu. Cuma lebih khusus di era sekarang ini.
“Kalau negara kita kan sebenarnya Rechtsstaat atau negara hukum, tapi prakteknya Machtsstaat, atau negara kekuasaan. Kalau dulu kekuasaan tunduk kepada aturan hukum, tapi sekarang hukum sepertinya ikut apa maunya kekuasaan. Jadi sudah terjadi pergeseran. Semestinya tidak begitu. Ini mesti menjadi catatan dan harus dibenahi bersama-sama secara bertahap,” tutur Raden Syafi’I yang akrab disapa Romo kepada wartawan usai acara silaturahmi di Rumah Aspirasi Romo Center, Jalan Bunga Baldu II Medan baru-baru ini.
Saat itu Romo didampingi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan, H.Surianto, SH dan Raden Khalil Prasetyo,STI, M.Kom yang baru dilantik menjadi Anggota DPRD Kota Medan Pergantian Antar Waktu (PAW).
Seperti diketahui, ketidakstabilan hukum di Indonesia bisa menyebabkan investor asing enggan menanamkan investasi di negara ini. Bahkan ada juga investor yang menarik diri dari Indonesia.
Jika tidak ada perubahan, maka investor asing tidak akan berani berspekulasi menanamkan modalnya ke negeri ini. Namun begitu, toh masih ada juga negara-negara luar yang melirik Indonesia, untuk bekerja sama di sektor perdagangan, pertanian, industri maupun lainnya.
“Kami berharap Indonesia ini ada kepastian hukumnya. Sehingga investor asing tidak ragu-ragu lagi menanamkan investasinya di Indonesia,” kata sejumlah pengusaha di Kota Medan yang enggan disebut namanya pada Gebrak baru-baru ini.
HARUS RESPONSIF
Menurut Romo, dewasa ini rakyat Indonesia karena tingkat ekonominya masih belum bagus dan tingkat pendidikannya juga belum tinggi, maka rakyat kita masih mudah dimobilisasi.
“Jadi kalau nggak ada yang memobilisasi, apapun yang dibuat oleh pemerintah, benar atau salah, mereka cenderung nerimo,” katanya.
Suasana ini,lanjut Rono, berbeda dengan negara negara yang ekonominya sudah mapan, tingkat pendidikannya sudah tinggi, mereka tetap respon terhadap kebijakan pemerintah.
“Tapi kalau rakyat kita nggak begitu. Seharusnya tetap responsif dalam pembangunan,” tandas Romo.
Bayangkan, dalam survei, provinsi termiskin itu Yogyakarta, yang pendapatan per kapitanya paling rendah. Yang mengejutkan, penduduk Yogyakarta, adalah penduduk yang paling bahagia di Indonesia. Coba, dimana logikanya itu,.
Logikanya, mereka nggak banyak protes. Gini-gini, iyo, sesok, ngono-ngono, iyooo. Coba bikin di Sulawesi atau provinsi lainnya, pasti kena demo. Itulah salah satu gambaran penduduk Indonesia.
Lalu bagaimana dengan politisinya? Kan itu pertanyaannya. Menurut Romo, beda itu antara berpolitik oposisi dengan politik koalisi. Sekarang di DPR RI, yang jelas belum koalisi cuma PKS, Demokrat. Ya Kan. Semuanya kan berkoalisi. Jadi beda suasananya. (derose)