Pematang Siantar- PRESISI-NEWS | Pemerintah Kota Pematang Siantar melakukan kordinasi dan konsultasi dengan Dirjen Kewilayahan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) tentang batas wilayah Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun, berlangsung di Jakarta Kamis, (14/09/2023).
Pertemuan tersebut di hadiri langsung oleh Wali Kota Pematang Siantar dr. Susanti Dewayani Sp.A bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Dirjen Bina Kewilayahan Kemendagri diwakili Azrul, S.E., M.Si selaku Kasubdit Batas Daerah Wilayah I.
Diketahui bahwa, telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 119 Tahun 2012 Tanggal 26 Desember 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Simalungun dengan Kota Pematang Siantar, masih terdapat batas yang belum sinkron antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun. Selain itu, telah diperoleh koordinat baru melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan melakukan survei lapangan secara bersama-sama oleh Tim Penegasan Batas (TPB) Daerah Kota Pematang Siantar dan TPB Daerah Kabupaten Simalungun.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 -2032,
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Pematang Siantar, dr. Susanti Dewayani Sp.A menyampaikan, bahwa Pemko Pematang Siantar telah memperoleh koordinat baru melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan melakukan survei lapangan secara bersama-sama oleh TPB Daerah Kota Pematang Siantar dan TPB Daerah Kabupaten Simalungun.
“Kami bermohon kepada bapak/ibu Kementerian Dalam Negeri untuk membantu dan bersama-sama agar proses revisi penegasan batas wilayah dapat terselesaikan secara seksama,” katanya.
Menanggapi hal utu, Dirjen Bina Kewilayahan Kemendagri, Azrul S.E., M.Si selaku Kasubdit Batas Daerah Wilayah I menyampaikan apresiasi kepada dr Susanti dan jajaran Pemko Pematang Siantar atas koordinasi dan konsultasinya.
“Kami mengapresiasi atas kehadiran Ibu Wali Kota dan jajaran, karena proses revisi ini tentunya akan membawa dampak kepada Kota Pematang Siantar. Tentunya kami akan membantu dan kita akan tetap berkoordinasi dengan Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun,” tuturnya.
Hadir dalam pertemuan ini, Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (BP3D) Pematang Siantar Dedi Idris Harahap, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdako Pemko Pematangsiantar Robert Sitanggang SSTP, Kabag Hukum Dani Lubis, dan Plh Kepala Bagian Umum Lahiri Amri Ghoniyu Hasibuan SSTP MAP.
(Soib Yusuf Siahaan)