Ketua Umum DPP Aliansi Jurnalis Hukum Indonesia (AJHI), Dofu Gaho meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajatisu untuk melakukan Audit penggunaan uang rakyat di DPRD Sumut. Karena berdasarkan aduan masyarakat kepada DPP AJHI, proyek Videotron di DPRD Sumut dengan anggaran mencapai Rp.4,9 Milyar, bersumber dari APBD Sumut Tahun 2021 dinilai tidak begitu bermanfaat dan terkesan anggaran tersebut diduga sarat kepentingan dan dugaan korupsi.
Selain itu anggaran Sosialisasi Peraturan (Sosper) anggota dewan dengan menghabiskan anggaran dari APBD Sumut TA 2021 sebesar Rp.96 Milyar, perlu di audit juga.
“Dalam kegiatan Sosper tersebut, setiap anggota dewan memperoleh anggaran berkisar Rp.39 juta-an sekali Sosper. Dan setiap anggota dewan itu mendapatkan ‘jatah’ yang sama, yakni mengadakan Sosper 24 kali dalam setahun,” ucap Dofu Gaho kepada wartawan di Medan, Sabtu (4/12/2021).
Dofu mengaku, bahwa kegiatan Sosper hampir mirip dengan kegiatan Reses. Namun anggaran sekareses saat ini hampir mencapai Rp 200 juta-an untuk anggota dewan. Reses biasanya dilakukan 3 kali dalam setahun. Bayangkan, jika dikalikan 100 anggota DPRD Sumut, berapa anggaran yang bersumber dari pajak rakyat itu dihabiskan.
Mantan Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Toni Togatorop SE.MM mengingatkan, agar seluruh anggota dewan berhati-hati menggunakan anggaran. Jangan sampai dituduh melakukan korupsi berjemaah, karena dengan anggaran Rp.39 juta sekali Sosper dianggap terlalu besar.
“Kita ingatkan rekan-rekan anggota dewan, jangan terlalu gegabah menggunakan anggaran tanpa memiliki landasan hukum yang jelas. Bisa nanti dituduh korupsi secara bersama-sama oleh aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya menirukan perkataan Toni Togatorop yang dilansir SIB baru-baru ini.
Merunut Dofu, saat ini Sumut menempati posisi kedua sebagai daerah dengan tingkat korupsi yang paling tinggi. Padahal pada ditahun lalu, masih bertengger di posisi ketiga.
“Karena diduga banyak pejabat di Sumut yang berurusan dengan hukum, sehingga Sumut rangkingnya naik lagi,” imbuh Dofu mengutip wawancara dengan Gubernur Edy Rahmayadi di rumah dinasnya, Kamis (10/9/2021).
Tak cuma itu, rehab Gedung DPRD Sumut yang hingga kini masih dikerjakan dengan anggaran mencapai hampir Rp.6 Milyar diduga penggunaan bahan materialnya tidak sesuai RAB.
DPP AJHI, tegas Dofu, akan terus melakukan pengawasan penggunaan uang rakyat, yang bersumber dari pajak rakyat. Uang rakyat itu diduga dilakukan para dewan, melalui proses persetujuan bersama-sama, dengan dalih untuk kepentingan masyarakat. (derose)
