Jakarta, PRESISI-NEWS
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan jalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Adapun kerja sama ini melingkupi saling pertukaran informasi hingga penelusuran harta tersangka tindak pidana.
Menurut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perjanjian kerja sama (PKS) ini adalah merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding yang telah ditandatangani pada 2020 lalu. Sehingga PKS ini akan dapat melengkapi pedoman guna kerja ke depannya.
“Sehingga ruang lingkupnya dari mulai pertukaran data dan informasi, penelusuran aset-aset dari tersangka kepabeanan dan cukai, serta untuk kegiatan atau operasi intelijen secara bersama-sama,” terang Sri Mulyani dalam penandatanganan perjanjian kerja sama di Kementerian Keuangan, Kamis (16/06/2022).
Hal ini, dengan adanya PKS ini, Sri Mulyani berharap koordinasi antara lembaga tersebut dapat semakin erat. Tujuannya guna pencegahan tindak pidana serta koordinasi di bidang penyidikan. Dan juga koordinasi penanganan untuk penyelesaian barang bukti serta pengembangan termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari kedua pihak.
“Kita berharap laporan pengaduan masyarakat akan masuk karena saya hampir yakin bapak dan saya sering sekali mendapat WA yang saya gak tau siapa ini pak ini, yaitu yang mengenai apa-apa yang dilakukan dan pasti masuk pengaduan masyarakat dengan menunjukkan atau memberikan informasi mengenai indikasi-indikasi tindak pidana kepabeanan dan cukai atau tindak pidana korupsi,” beber bendahara negara.