Presisi-News.com, Medan
Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan maupun lainnya di Sumatera Utara (Sumut) butuh biaya yang sangat besar. Karena alokasi dana pemerintah tidak mencukupinya.
“Untuk itulah kita mengapresiasi investor yang memberikan bantuan pinjaman sampai Rp.2,7 T guna membangun infrastruktur di sejumlah daerah di Sumut,” ucap Anggota DPRD Sumut Dedi Iskandar kepada wartawan di Medan, Selasa (30-11-2021).
Politisi PKS ini sangat merespon langkah Pemprov Sumut yang mendatangkan investor dan memberikan pinjaman 2,7 T guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumut.
Saat ini, dana yang digulirkan untuk Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) yang berjumlah Rp 1 trilun mengalami pengurangan hingga mencapai Rp 900 miliar. Sementara untuk membangun jalan sepanjang 107 km, termasuk jembatan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dialokasikan sekitar Rp 450 miliar.
“Dana ini jelas tidak cukup jika dibangun dengan Rp 450 miliar, dan harusnya lebih dari itu,” kata Dedi Iskandar yang juga anggota Komisi D DPRD Sumut.Terkait adanya bantuan dari investor mencapai Rp.2,7 Triliun, Dedi Iskandar mengakuinya.
“Informasi itu kita dengar dari rapat dengar pendapat di Komisi D baru-baru ini,” tambahnya.
Menurut dia, bantuan sebesar itu, akan tentu ditindaklanjuti dengan pembuatan proposal, namun kita utamakan jalan yang menuju kawasan penghasil devisa, yakni bidang perekonomian/pertanian/perkebunan dan wisata.
“Salah satu daerah itu adalah Aek Nabara menuju Labuhan Bilik di Labuhan Batu, yang menjadi kawasan sentral ekonomi, termasuk Kota Pematang Siantar sebagai kawasan wisata,”ujarnya seraya menambahkan bahwa bantuan yang digelontorkan untuk proyek strategis itu diperkirakan berlangsung sampai tahun 2023, dengan pengerjaan selama dua tahun.
Di sisi lain, Dedi Iskandar juga berharap adanya keterbukaan pemerintah baik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur maupun pengembalian dana pinjaman tersebut demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari. (derose)
