Pematang Siantar, PRESISI-NEWS.com
Asdep Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Deputi V Kamtibmas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Brigjen Pol Dr. Bambang Pristiwanto, S.H., M.H., didampingi AKBP. Dr. Benny M. Saragih, S.IK, M.Si, Kabid Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Deputi V Kamtibmas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev), berlangsung di Lapas Kelas IIA Narkotika Pematang Siantar, Pematang Raya, Simalungun, Kamis (20/07/2023).
Kunjungan monev tersebut terkait dengan laporan Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN), sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No.2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN.
Kehadiran rombongan tersebut, disambut baik oleh stakeholder daerah dari Kepolisian Resort Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, BNNK Kabupaten Simalungun, BNNK Kota Pematangsiantar, jajaran Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, maupun pejabat struktural dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara.
Brigjen Pol. Dr. Bambang Pristiwanto, S.H., M.H dalam pertemuan mengatakan, bahwa banyak Lapas yang di kunjungi over kapasitas dan menjadi masalah serius yang belum terpecahkan.
” Memang banyak Lapas yang kami kunjungi over kapasitas, dan hal ini menjadi masalah yang sangat serius dan belum terpecahkan.” ujar Brigjen Pol. Dr. Bambang Pristiwanto,
Semantara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar, Robinson Perangin Angin, S.H., M.Hum menerangkan, bahwa jumlah personil pengamanan sangat minim.
“Untuk kinerja maksimal, masih dibutuhkan alokasi petugas pemasyarakatan yang lebih memadai.” pungkasnya.
Monev yang berlangsung selama 3 (tiga) jam tersebut, ditengahi oleh pejabat dari Sekretaris Kabinet bahwa Pemerintah sudah menyiapkan payung hukum yang tegas terkait RAN P4GN, masalahnya adalah bagaimana Lembaga BNN dapat mendorong optimalisasinya dengan merangkul semua stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah. (S. Siahaan)